Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Posted on

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dahulu dikenal sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dasar Hukum Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPNK.

Berikut adalah peraturan-peraturan yang menjadi dasar LPNK:

  1. Keputusan Presiden 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
  3. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002
  4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002
  5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
  7. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Fungsi Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Menurut Karyana dalam Modul 3 Pengorganisasian Kelembagaan Pemerintah di Pusat, Modul Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembentukan LPNK terbagi atas empat fungsi, sebagai berikut:

  1. LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang manajemen pemerintahan. Contohnya adalah LAN, BKN, BPKP, LKPP dan ANRI.
  2. LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang substansi pemerintahan tertentu. Contohnya adalah BASARNAS, BPS, BIN, BMKG dan BNPT.
  3. LPNK yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik regulasi publik. Contohnya adalah BPOM dan BP2MI.
  4. LPNK yang berfokus pada tugas dan fungsi pengkajian dan penelitian. Contohnya adalah LIPI, LAPAN, BPPT dan BATAN.
Baca Juga:  Cara Menghilangkan dan Menampilkan Kembali Folder OneDrive pada File Explorer Windows 10

Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Nama LPNK Koordinator Dasar Hukum
Arsip Nasional Republik Indonesia Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Undang-Undang No.7/1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 43/2009 Tentang Kearsipan
Badan Intelijen Negara   Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara
Badan Kepegawaian Negara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Menteri Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Badan Koordinasi Penanaman Modal   Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Badan Informasi Geospasial   Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika   Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Badan Narkotika Nasional   Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
Badan Nasional Penanggulangan Bencana   Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme   Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan   Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Badan Pengawasan Obat dan Makanan Menteri Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1998 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Badan Pusat Statistik   Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
Badan SAR Nasional Menteri Perhubungan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
Badan Standarisasi Nasional Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional
Badan Tenaga Nuklir Nasional Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia Peraturan Presiden 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional
Lembaga Administrasi Negara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia Keputusan MPRS Nomor 18/B/1967 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Ketahanan Nasional Menteri Pertahanan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Lembaga Sandi Negara / Badan Siber dan Sandi Negara   Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Undang – Undang 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
     
     
     


Sumber:

Baca Juga:  Belajar Bersama Ms. Excel

Karyana, Ari, dkk. 2019. Sistem Administrasi NEgara Kesatuan Republik Indonesia. Tangerang Selatan: Univesitas Terbuka.

JDIH masing-masing LPNK

https://www.dpr.go.id/index/link

http://www.habibullahurl.com/2017/09/lembaga-pemerintah-non-kementerian.html (gambar)

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41905/perpres-no-145-tahun-2015

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Perubahan_Lembaga_Pemerintah_Nonkementerian_Indonesia

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments