Dani Suluh Permadi
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XX. Seorang Suami dan Ayah, Belajar Berbagi untuk Belajar Bersama,.

Category: Perencanaan dan Keuangan

Download : Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

Jenis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Entitas Pemerintah Pusat Nomor 1 Tahun 2020 Judul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Ditetapkan Tanggal 31 Maret 2020 Diundangkan...

Download : Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Jenis Peraturan Presiden Entitas Pemerintah Pusat Nomor 33 Tahun 2020 Judul Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Ditetapkan Tanggal 20 Februari 2020 Diundangkan Tanggal 24 Februari 2020 Berlaku Tanggal 24 Februari 2020     Download: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL LAMPIRAN I LAMPIRAN II   Sumber: https://jdih.setneg.go.id/Produk...

Penerapan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Era Industri 4.0 memberikan dampak yang cukup signifikan pada hampir semua aspek kehidupan. Istilah Paperless dan Cashless kini tak lagi asing di telinga kita. Dalam aspek keuangan sektor publik / keuangan pemerintah, era ini menurut saya dapat diterjemahkan menjadi eranya transparansi, peningkatan efektifitas dan efisiensi dan era inovasi. Dengan semakin berkembangnya transparansi, efektif efisien dan inovasi diharapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan semakin baik, sehingga...

0

Apa Definisinya : Definisi – Definisi dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Mengawali seri “Apa Definisinya“, lebih utama bila kita memahami apa yang dimaksud dengan definisi. Dalam laman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) defenisi adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Pada seri pertama ini, kita akan membahas terkait dengan definisi – definisi dalam lingkup Keuangan Daerah. Mulai dari Keuangan Daerah...

0

Download : Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Jenis Peraturan Menteri Dalam Negeri Entitas Pemerintah Pusat Nomor 90 Tahun 2019 Judul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Ditetapkan Tanggal 18 Oktober 2019 Diundangkan Tanggal 12 November 2019 Berlaku Tanggal 1 Januari 2020     Download: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI...

0

Download : Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos

Jenis Peraturan Menteri Dalam Negeri Entitas Pemerintah Pusat Nomor 123 Tahun 2018 Judul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ditetapkan Tanggal 27 Desember 2018 Diundangkan Tanggal 11 Januari 2019 Berlaku Tanggal...

0

Download : PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jenis Peraturan Pemerintah (PP) Entitas Pemerintah Pusat Nomor 12 Tahun 2019 Judul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Ditetapkan Tanggal 06 Maret 2019 Diundangkan Tanggal 12 Maret 2019 Berlaku Tanggal 12 Maret 2019     Download:  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH   Sumber: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019 http://star-dynasty.blogspot.com/2013/01/perbedaan-peraturan-perundang-undangan.html (gambar)

0

Bantuan Keuangan Partai Politik untuk Pendidikan Politik kepada Masyarakat

Demokrasi era kini senantiasa berusaha menuju ke arah yang lebih baik. Pemerintahan oleh rakyat (demos= rakyat, kratein= pemerintahan, pengertian demokrasi yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani) menuntut adanya wadah penyaluran segenap aspirasi. Muncullah kemudian partai politik sebagai perwujudan amanah Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia memiliki kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan...

1

Langkah – Langkah Menyusun Laporan Keuangan SKPD (Basis Akrual)

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan kewajiban Pemda untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemda selamat satu periode pelaporan. Terutama sekali ditujukan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan...

0

Pelaporan Realisasi Fisik Kegiatan dan Berkas-Berkas Pendukungnya (Studi Kasus Kegiatan Sosialisasi)

Dalam ulasan Saya sebelumnya dengan Judul Menyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, kita telah mengulas gambaran umum mengenai Realisasi Fisik dan Keuangan serta bagaimana cara menyusun laporannya. Membahas bagaimana seharusnya PPTK membuat jadwal pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan yang diampunya, dan bagaimana menghitung realisasi fisik serta melihat realisasi keuangan dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang diadopsi oleh masing-masing instansi pemerintah. Dalam...