Dani Suluh Permadi
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XX. Seorang Suami dan Ayah, Belajar Berbagi untuk Belajar Bersama,.

Catatan - Catatan Kecil Kita: Semoga Mendatangkan Manfaat dan Barokah

0

Download : PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah

Jenis Peraturan Pemerintah (PP) Entitas Pemerintah Pusat Nomor 72 Tahun 2019 Judul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Ditetapkan Tanggal 14 Oktober 2019 Diundangkan Tanggal 15 Oktober 2019 Berlaku Tanggal 15 Oktober 2019     Download:  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016...

0

Mengukur Tingkat Demokrasi dengan Indeks Demokrasi Indonesia dan Cara Meningkatkan Nilai IDI

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI merupakan hasil kerja sama usaha oleh beberapa Instansi, yaitu: Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam); Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); dan Tim Ahli; Pada tahun 2018, nilai IDI Nasional adalah 72,39 atau berkategori Sedang. Nilai...

0

Download : UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK (Download UU KPK Terbaru)

Download UU KPK Terbaru   Download : UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI     Sumber: https://jdih.setneg.go.id/ http://star-dynasty.blogspot.com/2013/01/perbedaan-peraturan-perundang-undangan.html (gambar)

0

Bantuan Keuangan Partai Politik untuk Pendidikan Politik kepada Masyarakat

Demokrasi era kini senantiasa berusaha menuju ke arah yang lebih baik. Pemerintahan oleh rakyat (demos= rakyat, kratein= pemerintahan, pengertian demokrasi yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani) menuntut adanya wadah penyaluran segenap aspirasi. Muncullah kemudian partai politik sebagai perwujudan amanah Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia memiliki kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan...

1

Langkah – Langkah Menyusun Laporan Keuangan SKPD (Basis Akrual)

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan kewajiban Pemda untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemda selamat satu periode pelaporan. Terutama sekali ditujukan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan...

2

Menanamkan Slogan “Asik Menata Aset”

Satu Tahun Dua Bulan, memang bukan waktu yang sebentar, meski juga bukan merupakan waktu yang lama sejak Saya pindah tugas dinas ke instansi baru dan tidak lagi berkecimpung dalam urusan pengelolaan Aset Daerah. Sejak penugasan pertama kali di provinsi bungsu pada Januari 2014 lalu, disamping tugas pokok sebagai Auditor Pertama, Alhamdulillah Saya selalu diberi kesempatan belajar pengelolaan Aset Daerah dari...

0

Peraturan – Peraturan tentang Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Pilkada Serentak 2020

Membahas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berarti membahas sejarah panjang demokrasi di Indonesia. Mulai dari Kepala Daerah yang dipilih oleh Wakil Rakyat (DPRD), hingga Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sejarah Indonesia, Pilkada pertama kali dilaksanakan...

0

Pelaporan Realisasi Fisik Kegiatan dan Berkas-Berkas Pendukungnya (Studi Kasus Kegiatan Sosialisasi)

Dalam ulasan Saya sebelumnya dengan Judul Menyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, kita telah mengulas gambaran umum mengenai Realisasi Fisik dan Keuangan serta bagaimana cara menyusun laporannya. Membahas bagaimana seharusnya PPTK membuat jadwal pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan yang diampunya, dan bagaimana menghitung realisasi fisik serta melihat realisasi keuangan dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang diadopsi oleh masing-masing instansi pemerintah. Dalam...

0

Membuat Laporan Realisasi Keuangan yang Mudah Dimengerti, Menarik dan Informatif untuk Atasan

Salah satu indikator dalam pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan adalah dengan melihat tingkat serapan anggaran atau realisasi keuangan. Karena pentingnya serapan anggaran atau realisasi keuangan tersebut, saat ini telah dibentuk TEPRA. Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) untuk mendorong penyerapan anggaran secara optimal di kementerian dan lembaga pemerintahan sekaligus pengawasan terhadap realisasi anggaran. Sumber data utama dalam pelaporan...